Lagi, Pekerja Kampus Menuntut Kejelasan Status

Ditulis oleh Fariz Panhegar   // Mei 4, 2011   // 0 komentar

Rabu (4/5) Massa Paguyuban Pekerja PT BHMN UI melakukan aksi menuntut kejelasan status kerja

Rabu (4/5) Massa Paguyuban Pekerja PT BHMN UI melakukan aksi menuntut kejelasan status kerja | Fariz/SUMA

Suara Mahasiswa Online, Universitas Indonesia- Rabu (4/5), ratusan karyawan UI non PNS yang tergabung dalam Paguyuban Pekerja Perguruan Tinggi BHMN UI kembali berdemonstrasi menuntut kejelasan status kerja mereka. Aksi ini merupakan aksi lanjutan setelah mereka melakukan aksi di depan Istana Merdeka dan di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UI (Senin 2/5).

Massa berkumpul di depan Fakultas Hukum UI jam 10.00 WIB untuk melakukan long march ke fakultas-fakultas yaitu Fakultas Hukum, Psikologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pengetahuan Budaya, Ilmu Komputer dan berakhir di gedung Perpustakaan Pusat yang baru untuk menemui Rektor UI. Massa Forum Honorer Indonesia dari Malang turut bergabung mengikuti aksi.

Andri Wibisana, Presidium Paguyuban Pekerja PT BHMN UI, menyatakan dua tuntutan dari Paguyuban Pekerja Perguruan Tinggi UI. Pertama, menuntut kejelasan sikap rektor terhadap tuntutan kejelasan status pekerja UI dan mengalihkan status mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tuntutan ini dibuat karena UU BHP telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi sehingga status pegawai BHMN menjadi tidak jelas.

Kedua adalah menuntut rektor agar menjamin tidak ada lagi intimidasi yang dilakukan terhadap pekerja yang bergabung dengan paguyuban atau mengikuti kegiatan paguyuban. Tuntutan ini dibuat karena pada saat aksi yang lalu (Senin 2/5) ada intimidasi yang diterima oleh karyawan FKG yang ikut aksi.

Gumilar Somantri, Rektor UI menerima rombongan aksi dan mengajak berdialog di dalam auditorium gedung Perpustakaan Pusat yang baru. Dalam dialog itu dia menyampaikan bahwa mengalihkan status pegawai menjadi PNS tidak semudah membalik telapak tangan. “Saya  tidak dalam kapasitas untuk mengalihkan (status pegawai) hanya bisa mengusulkan” jelasnya.

Dia juga menyatakan bahwa lebih baik paguyuban melakukan aksi yang tidak berbentuk demonstrasi. “Saya akan dituduh sebagai rektor yang tidak bisa menyelesaikan persoalan internal, padahal saya sudah berusaha” tegasnya. “Kalau caranya bagus, hasilnya akan bagus juga” tambahnya.

Andri Wibisana, tetap menanggapi dengan menyatakan ada dua tekad. Pertama, beralih status ke PNS. “Susah emang tapi kalau yakin, pasti bisa, karena sah secara hukum” Tegasnya. Kedua, dia menyatakan permintaan adanya jaminan tidak ada lagi intimidasi yang diterima oleh karyawan yang ikut aksi.

Menanggapi hal itu, Gumilar berpendapat, zaman sekarang tidak penting menjadi PNS atau tidak, asalkan hak-haknya tetap terpenuhi. “Tapi kalau itu yang diperjuangkan, silahkan.” ujarnya. “Nanti kami bantu sesuai dengan ruang-ruang yang ada” tambahnya. Berakhirnya dialog itu pun mengakhiri rangkaian aksi dan ditutup dengan doa bersama.

 

Penulis- Fariz Panghegar`08 / SUMA UI


Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *