Undang-Undang Keperawatan: Perlindungan terhadap Masayarakat dan Perawat dalam Pelayanan Keperawatan

Ditulis oleh admin web   // Mei 12, 2011   // 0 komentar

Foto: Istimewa Foto: Istimewa

 

Yudi Ariesta Chandra, Alumni FIK UI - Ilmu Keperawatan 2006)Yudi Ariesta Chandra, Alumni FIK UI – Ilmu Keperawatan 2006)

Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan. Sebagai profesi, tentunya pelayanan yang diberikan harus professional., sehingga para perawat harus memiliki kompetensi dan memenuhi  standar praktik keperawatan, serta memiliki kode etik dan moral professional agar masyarakat dapat menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu.

Sejak dicanangkanya program Indonesia sehat 2010, pemberian pelayanan kesehatan mengalami perubahan paradigm. Sebelumnya, peyanan dititikberatkan pada diagnosa penyakit dan pengobatan (kuratif). Saat ini pelayanan dititikberatkan pada pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan (preventif dan kuratif). Perubahan paradigm ini menyebabkan perawat berada pada posisi kunci dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam masyarakat.

Tetapi bila kita lihat realita yang ada, dunia keperawatan di Indonesia masih memprihatinkan. Fenomena gray area atau ketidakjelasan wewenang profesi, baik pada bidang keperawatan, maupun pada profesi kesehatan lain masih sulit dihindari, terutama dalam keadaan emergency.

Dalam hal ini, perawat yang tugasnya berada di samping klien selam 24 jam sering mengalami kedaruratan pasien. Hal ini membuat perawat terpaksa melakukan tindakan medis yang bukan merupakan wewenangnya demi keselamatan klien. Fenomena ini tentunya sudah sering kita jumpai di berbagai Puskesmas terutama di daerah-daerah terpencil.

Berdasarkan hasil kajian (Depkes & UI, 2005) menunjukkan bahwa terdapat perawat yang menetapkan diagnosis penyakit (92,6%), membuat resep obat (93,1%), melakukan tindakan pengobatan di dalam maupun di luar gedung puskesmas (97,1%), melakukan pemeriksaan kehamilan (70,1%), melakukan pertolongan persalinan (57,7%), melaksanakan tugas petugas kebersihan (78,8%), dan melakuakan tugas administrasi seperti bendahara, dll (63,6%).

Kenyataan di atas tentunya akan merugikan semua pihak. Fenomena pengalihan fungsi yang menyebabkan pelayanan kesehatan kurang maksimal mengakibatkan maraknya tuntutan hukum terhadap praktik tenaga kesehatan termasuk keperawatan. Belum adanya regulasi yang jelas tentang praktik keperawatan yang mengatur sejauh mana hak dan tanggung jawab perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan membuat masyarakat menilai hal ini sebagai kegagalan pemberian pelayanan. Padahala perawat hanya melakukan daya upaya sesuai disiplin ilmu keperawatan.

Di beberapa kenyataan di atas, jelas diperlukan suatu ketetapan hukum yang mengatur praktik keperawatan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap masyarakat penerima pelayanan asuhan keperawatan serta perawat sebagai pemberi pelayanan asuhan keperawatan.

Undang-undang Keperawatan yang mengatur keberfungsian Konsil Keperawatan sebagai badan regulator untuk melindungi masyarakat merupakan jawaban yang tepat dalam pemecahan masalah diatas. Kelak Konsil Keperawatan, sebagai badan independen yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, akan berfungsi mengatur sistem registrasi, lisensi, dan sertifikasi praktik dan pendidikan bagi profesi keperawatan. Dengan adanya Undang-undang Keperawatan maka akan terdapat jaminan terhadap mutu dan standar pelayanan keperawatan, di samping sebagai perlindungan hukum bagipemberi dan penerima palayanan keperawatan.

(Yudi Ariesta Chandra, Alumni FIK UI – Ilmu Keperawatan 2006)


Yudi Ariesta Chandra


Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *