Legal Opinion Uji Kelayakan dan Kepatutan MWA UI 2012

Ditulis oleh admin web   // Januari 23, 2012   // 0 komentar

Untitled

Legal Opinion Heliana Komalasari | IKM Aktif Mahasiswa FHUI 2009

Saya adalah Ketua Komisi Legislasi DPM UI 2011. Legal opinion ini dibuat atas fakta yang saya temukan di lapangan terkait dengan penyelenggaraan Uji Kelayakan dan Kepatutan, atau selanjutnya disebut FPT, MWA UI UM 2012 yang menyimpang. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 22 UUD IKM UI, DPM UI 2011 mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan suksesi pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan MWA UI UM periode 2012.

Untuk menyelenggarakan suksesi tersebut, Pasal 22 UUD IKM UI menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai PEMIRA IKM UI diatur dalam Undang-Undang IKM UI. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya saya sebagai ketua komisi legislasi, menyelenggarakan pembuatan UU Pemira yang dilaksakanan berdasarkan ketentuan pembuatan UU IKM UI yang diatur dalam Tap Nomor 11/TAP/DPM UI/VI/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah melewati proses yang berlaku, pada tanggal 7 Oktober 2011, UU IKM UI Nomor 1 Tahun 2011 tentang PEMIRA IKM UI pun diundangkan.

Sebagai turunan UU IKM UI Nomor 1 Tahun 2011, kemudian keluarlah berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan PEMIRA IKM UI. Peraturan turunan tersebut keluar sebagai delegasian pasal-pasal dalam UU IKM UI yang melimpahkan wewenang pengaturan lebih lanjut mekanisme PEMIRA IKM UI diatur dalam peraturan turunannya. Peraturan turunan yang disebutkan dalam UU IKM UI adalah Peraturan Panitia Pemira, Peraturan KP Pemira, dan Tap DPM UI.

Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan ringkas terkait kronologis suksesi MWA UI UM 2012. DPM UI 2011 mengadakan suksesi MWA UI UM 2012 setelah mendapat instruksi MWA UI UM 2011 bahwa sidang paripurna MWA UI memutuskan MWA UI UM 2012 tetap ada dan harus dilaksanakan suksesi terhadapnya. DPM UI 2011 mendapat instruksi tersebut pada saat PEMIRA suksesi BEM dan DPM usai, yakni akhir Desember 2011. Dikarenakan fakta bahwa masa jabatan DPM UI 2011 harus berakhir pada tanggal 5 Januari 2012, maka penyelenggaraan FPT MWA UI UM 2012 oleh DPM UI 2011 hanya dilakukan sejak dibukanya masa pendaftaran (kembali) calon peserta MWA UI UM 2012 sempai dengan perpanjangan masa pendaftaran calon MWA UI UM 2012 yang dikeluarkan melalui Ketetapan DPM UI Nomor 14/TAP/DPMUI/XII/2011 tentang perpanjangan masa pendaftaran calon anggota MWA UI UM 2012 melalui Pemira IKM UI 2011. Pada tanggal 5 Januari 2012, selanjutnya wewenang penyelenggaraan suksesi MWA UI UM 2012 secara otomatis berpindah kepada DPM UI 2012 terpilih.

Pada tanggal 14 Januari 2012, DPM UI 2012 terpilih melakukan FPT MWA UI UM 2012. FPT MWA UI UM dilaksanakan berdasarkan Pasal  41 UU No. 1 Tahun 2011 tentang pemira yang menyebutkan bahwa “dalam hal terdapat 2 (dua) peserta pemira Anggota MWA UI UM, mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM dilakukan dengan mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh DPM UI”.

FPT MWA UI UM pun dilaksanakan dengan turut melibatkan DPM UI 2011 baik sebagai panelis maupun sebagai moderator. Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang suksesi MWA UI UM kepada DPM UI 2012 tidak dilakukan serta merta begitu saja tanpa tanggung jawab, sebab DPM UI 2011 pun turut mengawal suksesi MWA UI UM yang seharusnya merupakan kewajiban DPM UI 2011 namun dikarenakan habisnya masa jabatan, maka dilimpahkan kepada DPM UI 2012 terpilih.

Pada FPT MWA UI UM 2012 tersebut, saya bertindak sebagai moderator. Saya kemudian yang membacakan dan mensahkan tata tertib pelaksanaan FPT MWA UI UM yang telah dibentuk oleh DPM UI 2012 terpilih.

Pada tanggal 16 Januari 2012, hasil FPT MWA UI UM pun keluar. Pada saat itu saya mendapati beberapa fakta di lapangan yang saya temukan langsung dari DPM UI 2012. Fakta tersebut yaitu:

  1. Penilaian DPM UI 2012 terpilih atas FPT MWA UI UM hanya dilakukan oleh 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) Anggota DPM UI 2012 terpilih
  2. Tidak adanya Ketetapan DPM UI atas pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang diharuskan ada sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 2 (dua) UU No. 1 Tahun 2011 yang berbunyi “mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan diatur dalam ketetapan DPM UI”

Hal pertama yang saya tanyakan adalah argumen DPM UI 2012 terpilih atas hanya 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) anggota DPM UI 2012 yang menilai. Jawaban mereka adalah berdasarkan tata tertib FPT MWA UI UM, pasal 8 menyebutkan bahwa Penilai berkewajiban menghadiri proses uji kelayakan dan kepatutan dari awal hingga akhir. Hal tersebut berarti bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban, maka hak penilai yakni memberikan penilaian terhadap peserta, gugur. Hal tersebut berdampak pada 2 anggota DPM UI 2012 terpilih yang sedang melakukan persiapan teknis terkait FPT MWA UI UM sehingga hanya dapat hadir di tengah FPT, tidak dapat memberikan penilaian.

Argumen ini jelas saya pandang sebagai kesalahan DPM UI 2012 dalam menafsirkan pasal. Dibawah ini akan saya tuliskan kembali, Pasal 8 Tata Tertib FPT MWA UI UM yang dimaksud.

Pasal 8

Penilai

(1)     Penilai adalah orang yang memberikan penilai terhadap calon anggota MWA UI UM

(2)     Penilai terdiri dari anggota independen DPM UI dan anggota perwakilan fakultas

(3)     Penilai memiliki hak:

  1. Bertanya kepada peserta
  2. Memberikan penilaian kepada peserta
  3. Memberikan tanggapan atas jawaban yang dilontarkan peserta

(4)     Penilai berkewajiban:

  1. Menghadiri proses Uji Kelayakan dan Kepatutan dari awal hingga akhir
  2. Mengisi form penilaian yang telah disediakan
  3. Menaati ketetapan DPM UI terkait Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota MWA UI UM

Saya melihat hal ini salah secara logika berpikir. Tidak diatur dalam pasal tersebut bahwa sanksi dari tidak dilaksanakannya kewajiban adalah tidak memiliki hak. Dalam kaidah peraturan perundang-undangan,  hak Penilai sebagaimana diatur dalam ayat 3 (tiga), melekat pada masing-masing penilai. terlepas apakah dia menjalankan kewajiban yang diatur dalam ayat 4 (empat) atau tidak. Dalam Kuliah Praktek Perancangan Perundang-Undangan yang pernah saya ambil, Sony Maulana Sikumbang S.H., M.H selaku dosen saya menyatakan bahwa pengaturan hak dan kewajiban dalam pasal, berdiri sendiri. Hak dan kewajiban tersebut masing-masing melekat pada subyek. Tidak dijalankannya kewajiban tidak secara otomatis menggugurkan hak. Sehingga argumen DPM UI 2012 terpilih tidak berdasar.

Bahkan jika mau melihat lebih dalam, pengaturan hak dalam pasal ini adalah kurang tepat, sebab hal ini sesungguhnya bukan hak, melaikan wewenang, sebab melekat pada jabatan DPM UI 2012, dan pengaturan wewenang bahkan seharusnya terpisah pasal dari pengaturan kewajiban. Namun saya pandang terkait wewenang dan dimasukkan dalam satu pasal tidak substantif mengingat saya memaklumi dari 12 (dua belas) DPM UI 2012 terpilih tidak ada satupun mahasiswa Fakultas Hukum yang mengerti kaidah peraturan perundang-undangan. Namun terkait hanya 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) penilai yang dapat menilai karena didasarkan pada argumen yang salah, inilah yang saya pandang substantif.

Dalam praktek tatanegara RI, DPM selaku lembaga legislatif tingkat UI merupakan pengejawantahan DPR sebagai lembaga legislatif tingkat RI. Dalam proses suksesi, DPR RI merupakan lembaga yang melakukan suksesi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam FPT capim KPK tersebut, Anggota DPR RI memiliki kewenangan untuk menilai FPT capim KPK dan kewenangan tersebut melekat pada masing-masing individu anggota DPR RI. Dalam prakteknya, anggota DPR RI tetap menggunakan kewenangan tersebut walau tidak hadir dalam FPT capim KPK. Hal ini dikarenakan tidak sedikit anggota DPR RI yang sedang dinas di luar kota pada saat FPT capim KPK. Namun demikian, mereka tetap memberikan hasil penilaian mereka melalui sirat resmi yang dikirimkan ke DPR RI. Untuk dapat menilai, mereka dapat mempergunakan beragam metode tersendiri,seperti menghubungi kandidat dan bertanya terkait hal-hal yang diperlukan dalam penilaian. Hal ini dilakukan sebab DPR RI merupakan wakil rakyat, yang mana apabila ia tidak menggunakan hak pilihnya, maka rakyat pun tidak mempergunakan hak pilihnya. Hal ini jika ditarik dalam lingkup UI, DPM UI dipilih oleh mahasiswa UI yang mana dalam pengaturannya DPM UI terpilih harus mendapatkan minimal suara 10% dari jumlah pemilih per fakultas. Jika ditarik sampel, sebut saja per fakultas dihadiri oleh 1000 pemilih, maka untuk menjadi anggota DPM UI harus mendapatkan 100 orang pemilih. Sebut saja suara yang memilih per anggota DPM UI adalah 200 pemilih. Dengan hilangnya 3 hak menilai anggota DPM UI, berarti hilang 600 suara mahasiswa UI yang tidak menilai FPT MWA UI UM 2012.

Terkait dengan poin kedua, saya akan menuliskan kembali bunyi Pasal 41 UU No. 1 tahun 2011 tentang Pemira.

Pasal 41

(1)     Dalam hal terdapat 2 (dua) peserta pemira Anggota MWA UI UM, mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM dilakukan dengan mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh DPM UI;

(2)     Mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan diatur dalam ketetapan DPM UI.

Tidak adanya Ketetapan DPM UI atas pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang diharuskan ada sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 2 (dua) UU No. 1 Tahun 2011 yang berbunyi “mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan diatur dalam ketetapan DPM UI”, merupakan suatu hal yang sangat krusial. Suksesi MWA UI UM merupakan pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 22 UUD IKM UI. Ketentuan lebih lanjut mengenai PEMIRA IKM UI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 UUD IKM UI, diatur dalam Undang-Undang IKM UI. Suksesi MWA UI UM sebagaimana diatur dalam Pasal 37 sampai Pasal 44 UU No. 1 Tahun 2011 IKM UI mengamanatkan FPT MWA UI UM dalam hal terdapat 2 (dua) peseta MWA UI UM. Hal ini diatur dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 2011. Dalam ayat (2) Pasal 41 tersebut menyebutkan bahwa mekanisme FPT diatur dalam ketetapan DPM. Sebagai delegasi dari Pasal 41 tersebut, maka Ketetapan DPM UI terkait mekanisme FPT  harus dibuat. Hal ini sebagai dasar dari pelaksanaan FPT MWA UI UM.

Namun, Senin 23 Januari 2012, saya menemukan fakta bahwa TAP DPM UI sebagai amanat Pasal  41 UU IKM tersebut tidak ada. Yang saya temukan, sebagaimana yang saya, sebagai moderator, bacakan dan tetapkan dalam FPT MWA UI UM tanggal 14 Januari 2012, hanya tata tertib FPT MWA UI UM. Tanpa TAP DPM UI, maka pelaksanaan FPT MWA UI UM tidak memiliki dasar. Tata tertib tersebut seharusnya merupakan turunan atas amanat TAP DPM UI, sebab UU IKM UI No. 1 Tahun 2011 tidak mengamanatkan tata tertib, melainkan mengamanatkan TAP DPM UI. TAP DPM UI terkait penetapan peserta MWA UI UM 2012 terpilih pun dalam amar mengingat nya menyebut Pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Pemira. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPM UI 2012 terpilihpun mendasarkan pelaksanaan FPT MWA UI UM pada ketentuan Pasal 41 UU IKM UI No. 1 Tahun 2011.

Ketetapan DPM UI Nomor: 03/TAP/DPMUI/I/2012

Tentang Pengesahan Anggota MWA UI UM periode 2012

Mengingat:  1. Pasal 21 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

2. Pasal 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Undang-undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia No. 1   Tahun 2011 tentang Pemilihan raya Universitas Indonesia

dengan tidak dilaksanakannya pasal 41 yang mengharuskan adanya TAP DPM mengenai mekanismeUji Kelayakan dan kepatutan MWA UI UM, maka baik TAP DPM Nomor: 03/TAP/DPMUI/I/2012 Tentang Pengesahan Anggota MWA UI UM periode 2012, maupun pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan MWA UI UI sebagai amanat pasal 41 UU IKM UI No. 1 Tahun 2011 batal demi hukum.

Legal Opinion ini telah saya sampaikan kepada anggota dewan perwakilan mahasiswa periode 2012 terpilih, hari ini, tanggal 23 Januari 2012 pukul 18.15. DPM UI berjanji akan memberikan jawaban atas legal opinion saya dalam kurun waktu 1×24 jam terhitung sejak legal opinion ini diterima Senin, 23 Januari 2012, pukul 16.15. Jawaban DPM UI yang dimaksud adalah jawaban resmi DPM UI berbentuk surat pernyataan resmi DPM UI.

 

 


Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *