Kebijakan Migas di Indonesia : Milik Bangsa Atau Asing?

Ditulis oleh admin web   // Januari 26, 2012   // 1 komentar

bbm-pertamina

Andrea Ariefanno - Mahasiswa Hukum 2009 - Kepala Biro Dana Usaha Lembaga Kajian Keilmuan FH UI 2011

Baru-baru ini, ada sebuah rancangan kebijakan pemerintah yang menuai perdebatan, yaitu kebijakan mengenai pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina. Sebenarnya, kebijakan ini telah dibahas lama di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) demi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI tiap tahunnya. Perdebatan ini kebanyakan berputar-putar di persoalan kesiapan Pertamina untuk melaksanakan kebijakan ini, dimana kebijakan ini berarti Pertamina harus siap bersaing dengan SPBU swasta lainnya yang beroperasi di Indonesia dalam produk BBM non-subsidi, dengan segala fasilitas yang ada.

Bentuk perdebatan berkembang ke arah untuk menangguhkan kebijakan ini, dengan opsi lain yaitu menaikkan harga BBM secara bertahap, sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Migas (UU No. 22 Tahun 2001). Bentuk ini bertujuan untuk memberikan waktu lebih kepada Pertamina agar mampu mempersiapkan diri dan fasilitas untuk melaksanakan kebijakan pembatasan penggunaan BBM berdubsidi.

Payung hukum untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi tambang migas di Indonesia adalah Indische Mijnwet 1899, UU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Payung-payung hukum ini, dibentuk demi menyelenggarakan penambangan migas di Indonesia yang teratur dan menjaga kepastian hukum, serta menjalankan amanat dari Pasal 33 UUD 1945.

Namun, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah payung-payung hukum ini telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan memenuhi kebutuhan bangsa ini? Mari kita fokuskan permasalahan tersebut kepada UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena UU tersebutlah yang menjadi payung hukum utama dalam eksplorasi serta penambangan migas di bumi Indonesia.

Pertama, harus kita lihat secara mendasar dan keseluruhan, mengenai apa yang terkandung dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas ini. Secara umum, UU ini mengandung empat agenda utama, yaitu:

  1. Mengakhiri kedudukan Pertamina sebagai pemegang Kuasa Pertambangan;
  2. Mengakhiri Pertamina sebagai pemegang monopoli atas penyelenggaraan sektor hilir migas serta memecah Pertamina menjadi beberapa ranting perusahaan dengan badan hukum tersendiri;
  3. Menghapus subsidi BBM secara bertahap untuk akhirnya menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar; dan
  4. Membuka peluang bagi badan usaha swasta, baik domestik maupun asing, untuk bergerak di sektor hulu dan hilir migas.

Bila kita perhatikan keempat poin di atas, sangat terasa bahwa UU Migas mengandung unsur liberalisasi yang sangat besar terhadap bidang industri migas nasional baik hulu maupun hilir. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang paling penting harus diperhatikan adalah, kondisi Indonesia pada saat lahirnya UU tersebut.

Saat itu, Indonesia baru saja menghadapi krisis multidimensional pada tahun 1998, ditandai dengan berakhirnya rezim Orde Baru yang telah berdiri selama 32 tahun di Indonesia. Dengan adanya krisis yang sangat besar tersebut, terutama krisis pada sektor moneter, mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan pada sektor keuangan secara cepat. Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu perbaikan tersebut adalah bantuan-bantuan baik secara keuangan maupun paket-paket kebijakan yang diberikan oleh World Bank, International Monatary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB) dan USAID.

Pada 1999, USAID secara terbuka mengakui bahwa RUU Migas (yang kemudian menjadi UU No. 22 Tahun 2001) adalah rancangan mereka bersama ADB, sebagai salah satu bentuk paket kebijakan yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia saat itu untuk memecahkan masalah krisis moneter. Menteri Pertambangan dan Energi saat itu, Kuntoro Mangkusubroto menyatakan bahwa RUU Migas diajukan sebagai bentuk akomodasi terhadap tuntutan liberalisasi perekonomian saat itu. Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa tujuan dibuatnya UU Migas adalah untuk memacu masuknya investor asing di sektor hilir migas. Hal-hal tersebutlah sebabnya mengapa UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas sangat berbau liberalisasi terhadap industri migas di tanah air. Ditambah lagi, Indonesia yang sejak tahun 1986 merupakan negara besar pengekspor minyak, yang juga sebagai salah satu anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), sejak krisis tahun 1998 tersebut, produksi minyak buminya terus mengalami penurunan, hingga akhirnya pada 2004 Indonesia mengalami defisit produksi minyak bumi, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara net oil importer.

Status sebagai net oil importer inilah yang membuat pemerintah memutuskan untuk keluar dari OPEC pada 2008, setelah sebelumnya pada 2007 tercatat kapasitas produksi minyak bumi Indonesia hanya sebesar 910.000 barel/hari, dari kebutuhan minimum 1,3 juta barel/hari. Keadaan ini membuat Indonesia harus mengimpor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik, yang semakin mendorong ketergantungan Indonesia terhadap bantuan asing, demi menyelamatkan neraca keuangan negara. Hal tersebut tentu semakin menguatkan kontrol asing terhadap setiap kebijakan perekonomian di Indonesia.

Lebih jauh lagi, menilik ke depan, bagaimanakah dengan masa depan dari nasib perekonomian khususnya industri migas tanah air? Menyambung dengan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang rencananya akan dijalankan mulai 1 April 2012, apakah Pertamina dapat bertahan dalam bersaing dengan operator SPBU asing dalam pasar BBM non-subsidi? Bila jawabannya tidak, maka dampak ke depan yang akan terjadi sungguh mengerikan. Hal ini menjadi mengerikan ketika pada suatu titik, Pertamina benar-benar merugi akibat kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan minyak asing dalam industri minyak hilir. Pertamina adalah sebuah BUMN, yang dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN memang tidak bisa dipailitkan. Walaupun begitu, bagaimana jadinya apabila negara tak mampu lagi membiayai Pertamina akibat kerugiannya yang begitu besar dalam persaingan dengan perusahaan asing? Tentu Pertamina akan kehilangan taringnya dalam mengatur fluktuasi harga BBM di Indonesia, karena tentu saja yang akan memegang kendali atas harga tersebut adalah kompetitor yang berhasil memenangkan persaingan, tidak lain adalah perusahaan asing. Ketika kontrol harga jatuh ke tangan swasta yang notabene adalah profit oriented, tentu dapat dibayangkan kemana arah harga-harga tersebut akan berkembang, yang tentunya akan memiliki efek domino terhadap seluruh aspek ekonomi bangsa. Karena BBM, sebagai sumber energi utama bangsa ini, juga sebagai sumber utama penggerak perekonomian bangsa. Terlebih lagi, dengan regulasi mengenai migas yang masih sarat dengan kepentingan asing, yang tidak memihak pada kepentingan bangsa ini, sudah tentu akan mengarahkan bangsa ini pada kondisi yang semakin buruk, karena hal inilah yang menjadi bentuk penjajahan pada era sekarang.

Kesimpulannya, kita sebagai bagian dari bangsa ini, ke manakah kita akan bergerak? Akankah kita peduli terhadap permasalahan yang sangat fundamental ini?

Bahan Bacaan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Dasar Negara Republik    Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2002. Risalah Rapat RUU Migas      2001-2002. Jakarta: Sekretartiat Komisi VIII DPR-RI.

Syeirazi, M. Kholid. 2009. Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia. Jakarta:    Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia.

http://www.migas-esdm.go.id/

http://www.eia.doe.gov/

http://www.detik.com/

Foto Utama : Dok. Tender-indonesia.com


Berita Terkait

1 KOMENTAR

  1. By Sewa Ruang Kantor Jakarta Murah, November 14, 3734

    Saya setuju dengan pendapat anda. Semoga sewa ruang kantor di jakarta akan semakin murah. Sehingga geliat perekonomian di negara ini terus meningkat.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *