Diskusi Bulanan DRC, Menilik Peran Pemerintah dalam Konfik Horizontal

Ditulis oleh admin web   // Februari 28, 2012   // 0 komentar

Selasa (28/2) Djokosoetono Research Centre mengadakan diskusi tematik bulanan yang bertempat di Moot Court FH UI. Diskusi ini bertajuk tentang Peran Pemerintah dan Pranata Sosial dalam Menyelesaikan Konflik Horizontal di Indonesia .

“ada sekitar 137 titik rawan konflik dari Sabang sampai Merauke yang menjadi tugas pemerintah untuk mengelolanya,” ujar Tamrin Amal Tomagola, Guru Besar Sosiologi FISIP UI yang menjadi salah satu pembicara. Selain Tamrin, Lidwina Inge Nurtjahjo, Dosen Antropologi Hukum FH UI juga berkesempatan menjadi pembicara.

Tamrin mengatakan bahwa konflik merupakan suatu hal yang wajar di masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana konflik tersebut dapat dikelola dengan baik. Tamrin menjelaskan dalam kesempatannya mengenai solusi pemecahan konflik di Indonesia, salah satunya adalah dengan memakai lembaga adat yang ada. “seperti apa yang dilakukan di Solo yang merancang sistem pemerintahan daerah berdasarkan adat lampau, terbukti sangat berhasil,” ujar Tamrin.

Pendapat Tamrin pun diamini oleh Lidwina, yang pada presentasinya memakai sudut pandang antropologi dalam menganalisa permasalahan. Lidwina membagi konflik menjadi tiga tahapan, yakni Pra Konflik, Konflik dan Sengketa. “sengketa berbeda dengan konflik, sengketa ditandai oleh masuknya pihak ketiga sebagai pemecahan dari konflik tersebut,” ungkap wanita yang kerap disapa  Inge. Senada dengan Tamrin, Inge juga menjelaskan manfaat pranata adat dalam penyelesaian konflik horizontal di Indonesia.

Penyelesaian konflik melalui pranata adat pun sebenarnya tidak luput dari masalah. Dalam penegakan hukum adat di daerah masih terdapat penyimpangan. “yang paling rentan adalah ukuran penetapan denda adat, masih harus dikontrol.” Tambah Inge.

Baik Tamrin maupun Inge pun  sama-sama memberikan solusi untuk partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik. “yang penting harus ada keadilan, untuk menjaga agar konflik tidak menjurus pada perpecahan,” ujar Tamrin. Namun  saat ditanya mengenai peran pemerintah, Tamrin hanya bisa mengurut dada, “saya sudah pasrah sama pemerintah.”

Teks : Irfani Maqoma


Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *