Seminar Hak Atas Informasi “Right to Know, Fight to Know”

Ditulis oleh admin web   // Maret 16, 2012   // 0 komentar

2012-03-15 14.08.05

Kamis (15/03), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI), bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyelenggarakan Seminar Hak Atas Informasi bertema “Right to Know, Fight to Know” di Balai Sidang FH UI. Dalam seminar ini, narasumber yang dihadirkan berasal dari India, yakni Aruna Roy, Nikhil Dey, dan Sowmya Kidambi. Ketiganya merupakan aktivis Hak Atas Informasi di India. Bahkan salah satunya diantaranya, Aruna Roy pernah menerima anugrah Ramon Magsaysay (penghargaan yang disebut-sebut sebagai Hadiah Nobel Asia) pada tahun 2000 untuk Community Leadership.

Sesi pertama diawali dengan pemaparan Aruna Roy mengenai pentingnya Hak Atas Informasi bagi warga negara. Melalui koran Indonesia berbahasa inggirs yang ia baca pagi itu, Aruna Roy mengakui banyaknya kesamaan situasi yang ada di Indonesia dan India. “Tidak sulit bagi saya untuk memahami keadaan yang ada Indonesia, maraknya korupsi yang menjadi Headline, ketidakmerataan pekerjaan, pendidikan, dan masalah kesehatan juga merupakan permasalahan kami disana”, ujarnya.  Lebih lanjut, Aruna Roy menjelaskan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah negara.

“Dalam sebuah negara demokrasi, tanpa hak atas informasi tidak akan ada hak sebenarnya dalam mengawasi  kekuatan pemerintah dan memaksanya untuk berlaku akuntabel pada rakyatnya”, ujar Aruna.  Menurutnya, penggunaan hak ini dapat mencegah adanya praktek-praktek korupsi yang ada pada pemerintah maupun lembaga publik. “Hak atas informasi penting untuk memberdayakan rakyat, karena rakyat memberikan kekuasaan kepada pemerintahannya melalui pemilihan dan memberikan sumber daya melalui pembayaran pajak,” ujarnya. Menurut Aruna Roy, mereka yang diberi kuasa ini memikul tanggung jawab yang bukan hanya untuk melayani, namun juga memberitahu rakyat dan mendorong partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan tindakan.

Selanjutnya, Nikhil Dey memaparkan bagaimana perjuangan Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) atau Workers and Peasants Strength Union yang didirikan Aruna Roy, berjuang untuk hak atas informasi sampai akhirnya diakui oleh Pemerintah India. Nikhil Dey juga menceritakan bagaimana proses implementasi hak atas informasi di India beserta tantangan-tantangan yang dihadapi. Berbeda dengan Aruna Roy dan Nikhil Dey, Sowmya Kidambi lebih menjelaskan akan pentingnya peranan anak muda dan pemberdayaannya bagi terciptanya masyarakat yang melek hak atas informasi.

Menanggapi acara ini, Ali Abdlilah selaku Ketua BEM FH UI, mengaku menyambut gembira tawaran kerjasama dari UNODC. Apalagi menurut Ali, tema yang diangkat sedang menjadi topik hangat di dalam kampus. “Kebetulan, tema keterbukaan informasi publik ini akan menunjang beberapa isu yang akan menjadi fokus BEM FH selama setahun kedepan”, ujarnya. Lebih lanjut, Ali berharap acara seminar ini dapat memberi informasi yang cukup kepada para undangan dan masyarakat UI untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di dalam kampus.

Teks : Amalia Ayuningtyas

 

 

 

 

 

 

 

 


Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *