Kenaikan BBM : Kebijakan yang Menjadi Tradisi

Ditulis oleh admin web   // Maret 21, 2012   // 1 komentar

BSCLksSYzP

Yanuardi Budilaksono - Kepala Divisi Reporter Suara Mahasiswa UI 2012

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali meroket. Kini harga minyak mentah di pasar Internasional (New York Exchange Mercantile) telah menembus angka US$ 120 per barrel. Hal tersebut lah menjadi alasan pemerintah untuk menaikan harga BBM dalam negeri. Sebab jika tidak dinaikan, kenaikan BBM tersebut akan berimplikasi pada bertambahnya beban APBN. Pasalnya jika melihat beban yang harus ditanggung pemerintah dengan asumsi harga minyak dunia di APBN sebesar US$ 90 per barrel. Dapat dibayangkan dengan besarnya selisih antara asumsi pemerintah dalam APBN dengan kenaikan yang kini terjadi, berapa besar biaya yang ditanggung pemerintah untuk menyubsidi kebutuhan BBM dalam negeri.

Isu kenaikan BBM sudah santer terdengar di awal tahun 2012 lalu, beragam kritik dilontarkan terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini. Memang kebijakan dalam menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang kurang populis baik dari segi politik maupun ekonomi, tak heran jika sebelum isu kenaikan tersebut terimplementasi sudah menuai protes dan kecaman baik dari politikus, mahasiswa, dan elemen masyarakat. Ramai di pemberitaan mengenai isu penggulingan Presiden SBY, membuat semakin politisnya kebijakan ini. Pada akhirnya rakyat hanya menjadi alat dari kebijakan yang juga hanya merugikan rakyat.

Jauh melihat kebelakang mengenai kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM, sebenarnya kebijakan beserta protesnya tidak hanya terjadi pada pemerintahan SBY, namun jauh ketika Presiden Soekarno masih memimpin. Dimasa kepemimpinan Soekarno sedikitnya telah terjadi 12 kali kenaikan Harga BBM. Selama kepemimpinannya dari tahun 1945 hingga 1966, Soekarno pun tidak luput dari protes dan kecaman ketika mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM ini. Hal yang dilakukan pemerintahan Soekarno untuk mengatasi kemiskinan yang juga merupakan dampak dari kenaikan BBM adalah dengan membuat dokumen perencanaan pembangunan yang diberi nama Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 dan Pokok-pokok Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969. Merujuk pada dokumen Biro Perancang Negara 1956, pembangunan nasional 1956-1960 diorientasikan pada peningkatan pendapatan nasional yang membentuk kemakmuran rakyat Indonesia, perhatian kebijakan tersebut adalah pada sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Pada era Orde Baru, disaat Soeharto memimpin, telah terjadi 18 kali kenaikan harga BBM. Berbeda dengan era Orde Lama, di masa kepemimpinan Soeharto yang otoriter nyaris membuat kebijakan kenaikan BBM ini jarang dikritisi. Namun pemerintah Soeharto juga telah membuat kebijakan untuk menangatasi kemiskinan akibat kenaikan harga BBM dan pembangunan ini dengan membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sejak dekade 1970-an Orde Baru kembali menggulirkan berbagai program peningkatan kesejahteraan  di bidang pendidikan, kesehatan perorangan, kesehatan reproduksi, dan penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut dilaksanakan pada Repelita I-IV baik berbasis program sektoral maupun regional. Selanjutnya, di Repelita V-VI, Orde Baru fokus untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Rute yang dipilih adalah menyinergikan program reguler sektoral dan regional. Namun, Repelita V-VI ini pun terhenti ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi dan politik  di tahun 1997.

Di masa kepemimpinan B.J. Habibie, sedikitnya terjadi 1 kali kenaikan BBM mengingat singkatnya umur kepemimpinannya, yakni hanya 1 tahun. Ketika Gus Dur memimpin sebanyak 1 kali terjadi kenaikan harga BBM. Di era Megawati, kenaikan BBM terjadi sebanyak 2 kali dan 7 kali penyesuaian harga BBM. Kini, di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, terhitung pada 1 april 2012 nanti, telah terjadi 3 kali kenaikan harga BBM meskipun tidak dipungkiri telah terjadi pula 3 kali penurnan harga BBM. Tak berbeda dengan periode Soekarno dan Soeharto, disetiap kenaikan BBM selalu terdapat kebijakan untuk menanggulanginya. Di era reformasi, setelah Orde Baru program penanggulangan kemiskinan di era tersebut erat dengan upaya penanggulangan krisis. Kala itu lahir kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai peredam kejut dampak krisis ekonomi sekaligus kompensasi atas dicabutnya subsidi tertentu. Kebijakan JPS mencakup antara lain bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Umumnya, pendanaan program-program ini berasal dari hutang luar negeri.

Karena berkurangnya daya beli masyarakat miskin akibat kenaikan BBM, pemerintah mengeluarkan Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan (PDPSEBK) tahun 1997 di era Orde Baru dan program serupa di buat di pemerintahan era reformasi, yakni Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar (PKSBBM) di tahun 2001. Beberapa program tersebut kemudian berlanjut. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) tahun 2003-2004, misalnya, dananya berasal dari PKPS-BBM. Di masa kepemimpinan SBY, sama seperti pemimpin terdahulu, juga memiliki kebijakan untuk mengatasi kenaikan harga BBM yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kenaikan BBM pada setiap periode kepemimpinan di negeri ini sudah menjadi tradisi. Protes selalu sepaket dengan keluarnya kebijakan kenaikan harga BBM ini. Begitu pula dengan alternatif untuk menyelesaikan masalah ini, hanya seputar kompensasi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Kompensasi yang niatannya diberikan kepada rakyat kecil yang terjerat akan kebijakan kenaikan harga BBM ini. Meskipun niat tersebut mulia, namun sadarkah kita bahwa selama ini kita hanya di nina bobo kan dan terhanyaut kedalam keraguan pemerintah dalam mengambil sikap yang hanya berujung pada pola yang sama, kompensasi untuk rakyat kecil. Bukan kah tanah di negeri ini tanah surga yang membuat bangsa lain merilik untuk menyedot hasil bumi negeri kita? Tak usah menghiurakan kenapa dan mengapa BBM naik. Jika masih menghiraukan hal tersebut apa bedanya kita dengan keraguan pemerintah yang ujung-ujungnya hanya meniru penyelesaian masalah serupa. Potensi negeri ini sangat besar menurut United Nations Population Fund (UNFPA), di tahun 2011 terdapat 64 juta anak perempuan dan laki-laki yang berumur 10-24 tahun di Indonesia. Angka ini setara dengan 27 persen dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dengan banyaknya penduduk usia produktif ditambah dengan kekayaan Sumber Daya Alam seharusnya kita mencari sumber energy alternatif, sebab sudah terlalu lama kita diajak berjalan ditempat oleh pemimpin negeri ini.


Berita Terkait

1 KOMENTAR

  1. By Mas Agus, Juli 25, 3788

    Sebenarnya bangsa ini tidak perlu menyalahkan pemerintah atas keputusan untuk menaikkan harga BBM… banyak pihak yang terlibat atas pemicu kenaikkan harga BBM… justru yang menjadi penghianat adalah komponen bangsa ini… mungkin kongkalikong antara pemilik uang atau oknum pemerintah maupun ex pemerintah dengan rakyat jelata yang haus akan nikmatnya “uang”… pemerintah selalu membela rakyat jelata… tetapi rakyat jelata jugalah yang menghianati bangsa ini. Coba kita lihat kelapangan penyelundupan demi penyelundupan BBM terjadi di mana-mana entah di Kalimantan, Batam, Kep. Riau. harga BBM kita yang di subsidi oleh pemerintah menjadi sangat murah dibanding dengan negara-negara tetangga… cobalah kita berpikir dengan kepala dingin dan melepas kacamata berkabut dimata kita untuk lebih mencermati permasalahan dinegeri kita ini…. atau mungkin diantara kalian yang berteriak-teriak ini juga salah satu penyelundup BBM negeri ini…???

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *