Kebijakan Kenaikan BBM, Mari Pikirkan Solusi, Bukan Kepentingan

Ditulis oleh admin web   // Maret 23, 2012   // 2 komentar

1784137

Opini Oleh Nisa Vidya Yuniarti

Berbagai penolakan dan protes sontak semakin nyaring terdengar seiring dengan semakin pastinya rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM di Bulan April mendatang. Meningkatnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga angka US$109.9, dan melemahnya nilai tukar rupiah dari  US$8.700 menjadi US$8.732 diyakini sebagai alasan paling mendasar munculnya keputusan untuk menaikan harga BBM. Masyarakat yang merasa keberatan dengan keputusan tersebut tentu mempunyai alasan yang jelas mengapa mereka bersi keras melakukan penolakan.

Jika harga BBM meningkat, akan terjadi efek domino berupa kenaikan harga bahan kebutuhan lainnya. Masyarakat Indonesia yang daya beli rata-ratanya masih rendah tentu akan merasakan dampak yang cukup besar karena adanya kenaikan harga tersebut. Kalaupun kemudian ada bentuk kompensasi yang diberikan oleh pemerintah, tentu itu tidak akan sebanding dengan beban yang ditanggung akibat kenaikan harga berbagai barang kebutuhan. Jumlah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 setiap bulan yang rencananya akan diberikan mulai bulan April, dianggap tidak akan mampu membuat daya beli masyarakat tetap stabil. Selain jumlahnya yang tidak sebanding, pengalihan dana subsidi BBM dalam bentuk BLSM sampai saat ini dirasa belum tepat sasaran.

Sebagian besar kalangan terutama rakyat kecil menganggap keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM justru akan semakin mempersulit rakyat. Alih-alih menyelamatkan kondisi perekonomian negeri, kebijakan pemerintah ini justru dianggap tidak berpihak pada rakyat dan memicu resiko inflasi hingga 1.6 persen, untuk jumlah kenaikan harga BBM Rp.1.500 per liter. Beban masyarakat juga semakin bertambah ketika tarif dasar listrik mengalami kenaikan akibat naiknya harga BBM. Meskipun dilakukan dengan besaran kenaikan tiga persen setiap triwulan, tapi tentu akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat terutama usaha kecil dan menengah. Padahal selama ini mereka menyumbang dengan nominal yang tidak sedikit untuk devisa kita.

Di sisi lain, pihak yang pro terhadap kenaikan harga BBM beranggapan bahwa pencabutan subsidi oleh pemerintah untuk BBM adalah langkah yang memang sudah seharusnya dilakukan. Mengingat selama ini subsidi tersebut terlalu menyita alokasi dana APBN untuk infrastruktur lainnya. Jika harga BBM dinaikan sejumlah Rp.1.500 per liter akan mampu menghemat Rp57 triliun dana APBN tiap tahunnya. Disamping itu, masyarakat menengah kita yang sebelumnya menikmati 70 persen (BBM bersubsidi) bisa membayar kenaikan itu.

Jika pemerintah tetap memberikan subsidi penuh, dana APBN akan membengkak sebesar Rp35 triliun. Jumlah yang sangat besar tersebut sebetulnya dapat dialihkan untuk sektor lain misalnya pendidikan. Selama ini perguruan tinggi di Indonesia hanya mendapat subsidi sebesar 15% dari total dana yang mereka butuhkan. Padahal di negara yang  lebih maju seperti Amerika yang dikatakan negara kapitalis,setiap kampus negeri mendapat subsidi hingga 70%. Pengalihan subsidi untuk jangka panjang seperti ini, memang tidak akan terasa dampaknya secara langsung. Masyarakat tetap perlu dana bantuan langsung yang bisa digunakan secepatnya. Tapi kemudian bagaimana peran pemerintah dalam menyalurkan dana tersebut agar tepat sasaran menjadi pekerjaan rumah yang harus dipikirkan.

Sebetulnya meneruskan budaya ketergantungan terhadap subsidi BBM juga akan berdampak buruk pada perkembangan mental masyarakat Indonesia. Secara psikologis rakyat Indonesia terlalu dimanjakan dengan kebiasaan subsidi BBM tiap tahunnya. Sehingga ketika kemudian perubahan harga terjadi, penolakan keras dari rakyat tidak bisa dihindarkan. Meskipun demikian pemerintah seharusnya juga lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Alasan yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan sejatinya didasari oleh kepentingan rakyat, bukan karena alasan politis dan kepentingan oknum tertentu. Disamping itu, pemerintah seharusnya sudah memikirkan sikap lanjutan dari kebijakan yang diambil untuk meminimalisir kerugian yang dialami rakyat. Misalnya dalam kasus kenaikan harga BBM ini, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah selanjutnya untuk menstabilkan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai dampak kenaikan harga barang kebutuhan.

Pemerintah juga perlu memikirkan solusi lain yang sekiranya masih bisa ditempuh untuk mengimbangi jumlah subsidi BBM yang dikurangi. Misalnya dengan membangun infrastuktur lain untuk kesejahteraan masyarakat, memperbesar alokasi dana untuk subsidi pendidikan hingga perguruan tinggi, mengupayakan sistem penyaluran BLSM yang lebih tepat sasaran, dan mencegah timbulnya penimbunan yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM. Di samping itu pemerintah juga dianggap perlu untuk membuat peraturan baru terkait pembatasan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, mengingat pertumbuhan jumlah mobil mencapai 900 ribu unit dan motor 7 juta unit tiap tahunnya. Ini menandakan bahwa konsumsi BBM yang terus bertambah tiap tahunnya dan mencapai angka 41,7 juta KL ditahun 2011, salah satunya dipicu oleh bertambahnya jumlah kendaraan di Indonesia. Jika kita mampu membatasi jumlah kendaraan, maka semakin kecil jumlah BBM yang digunakan, dan semakin kecil pula jumlah subsidi pemerintah untuk BBM.

Cara lain yang juga harus mulai direncanakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan konversi energi. Karena bagaimana pun juga, minyak adalah sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Sehingga, cepat atau lambat kita perlu mencari alternatif sumber energi lain. Disinilah letak kejelian bangsa Indonesia dituntut untuk bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menghadapi krisis energi yang akan datang. Salah satu potensi besar yang bisa dikembangkan di Indonesia misalnya energi panas bumi (geothermal). Sebagai negara pemilik sejumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia, Indonesia juga dikaruniai potensi panas bumi atau geothermal yang melimpah di sepanjang gunung berapi tersebut. Namun potensi geothermal yang besar ini tidak membuat pemerintah cukup sadar untuk memanfaatkannya sebagai pembangkit listrik.

Pada akhirnya dalam menyikapi dampak kondisi geopolitik Timur Tengah yang berpengaruh pada perekonomian dan harga minyak dunia saat ini, masyarakat dan pemerintah harus sama-sama berpikir cerdas. Mengoptimalkan upaya untuk meminimalisir kerugian rakyat kecil harus dilakukan. Tetapi semua tentu dengan cara yang baik dan mendidik, bukan solusi sesaat yang sifatnya memanjakan. Peran masyarakat itu sendiri menjadi penting dalam upaya memulihkan perekonomian. Misalnya saja bagi para pengusaha, seharusnya mereka tidak menaikan harga produknya dengan memanfaatkan kondisi saat ini. Harga BBM belum resmi dinyatakan naik, tetapi harga barang kebutuhan sudah melonjak tajam. Tentu hal tersebut akan membuat rakyat semakin sulit.

 


Berita Terkait

2 KOMENTARS

  1. By Saina, November 14, 3755

    Kopas dari milis. Semoga bermanfaat.

    Subsisi BBM ada atau tidak?

    1. Produksi lifting crude oil Indonesia tahun 2011 sekitar 900,000 bopd. Dimana hak pemerintah katakanlah 64%, sehingga porsi hak pemerintah adalah 576,000 bopd. Minyak Indonesia adalah minyak dengan API yang tinggi sehingga harganya lebih mahal dipasar International sehingga kita pilih di jual export saja dengan harga katakan US$ 111 per barrel.
    2. Untuk kebutuhan domestik, kita import HSWR crude oil dari mid-east dengan harga yang lebih murah katakanlah rata-rata 2011 sebesar US$ 100 per barrel.
    3. Kebutuhan minyak domestik adalah sebesar 1.2 juta bopd. 1 barrel = 160 liter.

    Untuk menyederhanakan perhitungan yang lebih kompleks mengingat sebagian BBM kita import dalam bentuk jadi, maka perhitungan pendekatan dibawah cukup akurat.

    Kalau biaya crude adalah 81% dari COGS BBM, 12% biaya processing pengilangan, dan 7% adalah biaya handling, transportasi dan keuntungan SPBU, maka harga BBM (excluding tax) seharusnya adalah sebagai berikut;

    1 barrel = 160 liter = Rp 9200 x 100 = Rp 920,000 per 160 liter atau = Rp 5,750 per liter
    Karena biaya processing dll, maka secara kasar harga BBM di tingkat SPBU berdasarkan nilai keekonomian, termasuk sudah margin tipis SPBU adalah sebesar Rp 7,200 per liter.

    Kalau perhitungan kita sederhanakan kembali, tanpa memperhitungkan Pertamax dan Bahan bakar Industri yang sudah tidak disubsidi, yang besarnya sebenarnya cukup signifikan. Sehingga seluruh nya dianggap dijual dibawah nilai keekonomiannya, yaitu sebesar Rp 4,500 per liter,

    maka Lost Opportunity Cost adalah sebesar =Rp 7,200 – Rp 4,500 = Rp 2,700 per liter.

    Apakah angka sebesar Rp 2,700 ini mungkin yang dianggap sebagai subsidi ??

    Untuk keseluruhan konsumsi nasional harian = 1.2 juta barrel, maka lost opportunity cost ini adalah sebesar= 1.2 juta x 160 x Rp 2,700 = Rp 518 Milyar per hari.

    Cashflow Pemerintah:

    Kas Masuk:
    =======
    1. Pendapatan dari export crude oil Indonesia (ICP)= 576,000 x 111 x 9200 = Rp 588 Milyar perhari.
    2. Pendapatan penjualan BBM adalah sebesar = Rp 4,500 x 1.2 juta x 160 = Rp 864 Milyar perhari.

    Total kas masuk = Rp 1,452 M perhari

    Kas Keluar:
    =======
    Biaya import crude oil = 1.2 juta x 100 x 9,200 = Rp 1,104 Milyar per hari
    Biaya processing+ profit SPBU, handling dsbnya = 1.2 juta x 160 x 1,400 = Rp 268 Milyar per hari.

    Total Kas Keluar = Rp 1,372 Milyar per hari

    Net Kas = Rp 80 Milyar perhari, ini menunjukkan sebenarnya pemerintah tidak nombok atau mensubsidi sama sekali, malahan sebenarnya pemerintah masih untung karena sesungguhnya ada porsi penjualan BBM yang dijual tanpa subsidi, seperti BBM untuk industri, Pertamax, dll.

    Untungnya pemerintah setahun adalah minimum sebesar Rp 29 triliun. Pasti lebih besar lagi sebenarnya.

    Kelihatannya, yang dimaksud dengan subsidi oleh Pemerintah adalah Opportunity Lost karena pemerintah tidak bisa menjual BBM itu dengan harga keekonomian komersial.

    Balas
  2. By fun bali trip, November 14, 3787

    Sebetulnya meneruskan budaya ketergantungan terhadap subsidi BBM juga akan berdampak buruk pada perkembangan mental masyarakat Indonesia.Seharusnya pemerintah lebih mendidik masyarakat agar tidak manja.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *