Perihal Kebijakan Subsidi Energi Nasional

Ditulis oleh admin web   // Maret 26, 2012   // 0 komentar

writing-in-journal

Opini oleh Ryand - Mahasiswa FH UI 2009

Beberapa waktu terakhir, situasi sosial-politik Indonesia kembali bergejolak, apa pasal? Ya, lagi-lagi (seperti tahun –tahun sebelumnya) kita dipusingkan dengan masalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).  Pada awal triwulan ke-dua tahun ini pemerintah kita berencana akan melaksanakan kebijakan untuk mengurangi subsidi premium (bensin) sebesar seribu lima ratus rupiah, sehingga harga premium yang tadinya Rp. 4.500,- , pada awal triulan kedua 2012 (1 April) akan naik menjadi Rp. 6.000,- rupiah. Lantas apa yang menyebabkan kebijakan ini begitu kontroversial?

Perlu dipahami bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu anchor price, sehingga kenaikan harga BBM PASTI menimbulkan multiplier effect dalam perekonomian makro seperti inflasi terhadap harga komoditas, pertumbuhan ekonomi, dll. Hal tersebut dikarenakan BBM merupakan salah satu faktor input utama dalam agregat supply perekonomian. Singkatnya kenaikan BBM menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pokok merupakan suatu yang niscaya. Lantas, apakah dengan kebijakan pemerintah memangkas subsidi BBM tidak pro rakyat?

Tentu saja terlalu dini untuk dapat menyimpulkan demikian, baik buruknya kebijakan pengurangan subsidi ini baru dapat kita simpulkan setelah melihat secara holistik perihal persoalan pengelolaan energi nasional. Sehingga sikap kita ketika menyimpulkan baik-buruknya kebijakan ini tidak dilandaskan kepada sebuah podasi pemahaman yang banal. Tulisan ini mencoba mengajak pembaca sekalian agar melihat permasalahan ini dengan lebih adil, netral dan tentu saja harus dilihat dari kacamata intelektual.

Sebagai awalan, perlu kiranya kita cermati benar-benar perihal kebijakan energi (terutama seputar subsidi) ini dari kacamata sejarah, kenapa kebijakan subsidi terhadap bahan bakar ini mula-mula diterapkan. Kebijakan subsidi bahan bakar ini sejatinya sudah kita laksanakan sedari lama. Kebijakan ini mula-mula dilakukan oleh pemerintah rezim orde lama pada tahun 1962. Kala itu Indonesia merupakan salah satu eksportir minyak dunia dan keseluruhan konsumsi dalam negeri dapat terpenuhi dengan produksi minyak dalam negeri kita saat itu. Bahkan sumbangan terbesar bagi pendapatan negara saat itu  adalah dari sektor migas. Dalam struktur APBN saat itu kita membagi pendapatan negara menjadi pendapatan sektor migas dan pendapatan sektor non-migas. Sehingga, pada saat itu kebijakan untuk mensubsidi bahan bakar dapat kita anggap rasional, terlepas dari pemahaman dan paradigma kita terhadap ilmu ekonomi.

Adalah kontekstual ketika kemudian fakta tersebut kita kritisi dengan memperbandingkan kondisi pada saat itu dengan kondisi saat ini, sehingga dapat kita ketahui relevansi kebijakan tersebut saat ini. Faktanya saat ini produksi minyak negeri Indonesia tidak dapat memenuhi tingkat konsumsi energi yang kian hari semakin tinggi. Dari data yang dilansir Ditjen Migas kita ketahui bahwa produksi crude oil(minyak mentah) Indonesia pada 2011 adalah kurang lebih 900 ribu barel per hari, dari 900 ribu barel minyak mentah itu hanya 25 % (225 ribu barel) saja yang dapat kita olah menjadi minyak jadi (oil products). Sedangkan konsumsi oil products Indonesia setiap hari adalah kurang lebih sebesar 1,3 juta barel perhari. Dengan kata lain, selisih antara ketersediaan dan konsumsi minyak dalam negeri Indonesia setiap hari lebih dari 1 juta barel per hari. Devisit supply tersebt kita penuhi dengan mengimpor minyak jadi (oil products) dari luar negeri.

Konsekuensi logis dari kondisi kita saat ini sebagi nett importer oil products di satu sisi, dan di sisi lain diberlakukannya kebijakan subsidi BBM, adalah membengkaknya beban keuangan negara. Sebab, satu juta barel lebih devisit minyak jadi (bensin) setiap hari diimpor sesuai standar harga minyak internasional yakni sekitar Rp. 8.000,- per liter, dengan demikian sekitar Rp. 3.500,- dari setiap liter bensin yang dijual  (harga jual premium = Rp. 4.500,- per liter) dibayar oleh negara. Dapat dibayangkan berapa besar anggaran negara dari APBN yang tiap hari digunakan untuk membayar 1 juta barel (1 barel = 160 liter) minyak. Lebih ironis lagi 75 % dari konsumsi BBM dengan subsidi tersebut dinikmati oleh pengguna kendaraan bermotor yang berasal dari kalangan ekonomi menengah keaatas.

Alokasi anggaran negara dalam skala besar untuk sektor konsumsi yang non produktif seperti ini tentu tidak konstruktif, sebagai implikasi jangka pendek dari kebijakan subsidi BBM, dengan tren konsumsi energi (premium) yang tidak terkendali ialah devisit diakhir tahun anggaran yang pada akhirnya berujung pada utang. Mempertahankan kebijakan subsidi seperti ini dalam jangka panjang menyebabkan inefisiensi kronis dan ketergantungan yang semakin parah terhadap subsidi. Lantas masihkan kebijakan subsidi tersebut masih relevan dan layak dipertahankan? Kemudian apakah opsi untuk mengurangi subsidi merupakan solusi yang mutakhir?

Seperti yang telah dikemukakan diatas, pengurangan subsidi mengakibatkan kenaikan harga adalah niscaya. Adalah benar bahwa masyarakat golongan ekonomi lemah yang paling merasakan akibat dari kenaikan harga tersebut. Namun perlu pula disadari apabila kebijakan subsidi dengan kondisi saat ini yang sedikit banyak telah digambarkan sebelumya dipertahankan, efek negatifnya kepada perekonomian secara keseluruhan justru akan lebih besar dikemudian hari. Karenanya, menunda pengurangan subsidi tidak lain merupakan tindakan menunda dan mengamulasi masalah. Dengan kata lain, pengurangan subsidi merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dilaksanakan. Tetapi harus pula disadari sepenuhnya, upaya untuk memperbaiki kebijakan subsidi yang telah puluhan tahun kita laksanakan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Pengurangan subsidi BBM tahun ini perlu kita lihat sebagai tahapan upaya untuk menyehatkan kembali perekonomian nasional, dan pada akhirnya mengoptimalkan pembanguanan demi kesejahteraan bangsa.

Kemudian pengurangan subsidi premium akan memberikan dampak positif yakni turunya tingkat konsumsi energi fosil. Hal ini sebagai akibat yang logis dari naiknya harga BBM, yang mendisinsentif konsumsi premium yang berlebih. Pengurangan penggunaan bahanbakar fosil tentu juga memberikan dampak positif kepada lingkungan. Selain itu naiknya harga premium (bahan bakar dengan subsidi) memperkecil disparitas (selisih) harga antara bahan bakar bersubsidi (premium) dengan bahan bakar  non-subsidi (pertamax dan pertamax plus). Dengan demikian diharapkan konsumsi bahan bakar bersubsidi akan turun dan tersubstitusi dengan kenaikan konsumsi bahan bakar non-subsidi.  Dengan kata lain pengurangan “waste money” berupa subsidi non-produktif.

Akan lebih konstruktif rasanya apabila energi kita dialihkan dari perdebatan yang tidak perlu perihal harus naik atau tidaknya BBM kepada diskusi-diskusi yang lebih konstruktif seputar solusi untuk mengatasi shock dan akibat negatif lainnya dari pengurangan subsidi ini. Namun terlebih dahulu haruslah diketahui apa efek yang harus dicegah sebagai akibat dari kenaikan harga premium (pengurangan subsidi) terutama yang dirasakan oleh masyarakat ekonomi lemah. Satu hal mendasar yang menjadi problematika utama yang perlu kita carikan solusinya ialah turunnya daya beli masyarakat. Turunnya daya beli masyarakat tersebut terjadi karena kenaikan harga yang terjadi sebagai implikasi logis kenaikan BBM seperti yang telah dijelaskan diatas, namun kenaikan tersebut tidak dibarengi kenaikan pendapatan. Hal ini menjadi semakin bermasalah ketika terjadi pada masayarakat ekonomi lemah. Kita semua tentu tidak mau masyarakat ekonomi lemah menjadi demikian tidak bedaya secara ekonomi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Lantas apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini?

Sekali lagi ditekankan, kita semua tentu tidak mau masyarakat ekonomi lemah menjadi demikian tidak bedaya secara ekonomi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi adalah meningkatkan daya beli masyarakat secara instan, karena efek dari naiknya harga BBM akan terjadi secara instan pula. Pertanyaannya bagaimana mekanisme yang palin efektif meningkatkan daya beli masyarakat secara istan?

Mekanisme paling instan yang dapat dilaksanankan untuk menjawab problematika seputar turunnya daya beli masyarakat adalah dengan pemberian transfer (transfer payment). Namun, perlu kita sadari sepenuhnya bahwa mekanisme pemberian transfer ini dapat dikatakan masih sangat jauh dari sempurna. Dari pengalaman pelaksaanan pemberian transfer yang telah dilaksanakan pemerintah memang bermasalah secara baik secara filosofis dan masih terdapat banyak sekali koreksi. Tetapi sekali lagi dalam konteks turunnya daya beli masyarakat ini kita butuh solusi yang instan. Dan solusi instan yang relevan dan paling mungkin untuk kita lakukan hanyalah peberian transfer.

Setidaknya terdapat empat poin penting yang kita perlu perhatikan sebagi koreksi dari teknis kebijakan pemberian transfer yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Pertama, mekanisme distribusi uang harus memiliki standar prosedur yang baik. Pada pelaksaan Transfer sebelumnya (kebijakan BLT) dirasakan benar buruknya teknis distribusi pemberian transfer. teknsis distribusi BLT pada 2009 dilakukan dengan cara mengantri di kantor pos, hal ini mengakibatkan menumpuknya banyak orang di satu lokasi tertentu, sehingga rawan terjadi kerusuhan. Sebagai masukan pada poin ini,  distribusi transfer pada tahun ini diharapkan tidak dilaksanakan dengan mekanisme yang sama, distribusi uang seharusnyadirect (langsung) door to door.

Poin kedua adalah data sasaran bantuan yang tidak akurat. Pengumpulan data sasaran bantuan pada kebijakan terdahulu dilakukan dengan mekanisme bottom up. Dalam teknis pelaksanaannya, data tersebut dikumpulkan dan disampaikan oleh perangkat lingkungan (RT/RW) kemudian diserahkan kepada pemerintah. Pada teknis pengumpulan yang demikian tentu rentan terjadi penyelewengan. Akibatnya, bantuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat tersebut salah sasaran, sehingga tujuan dari pemberian transfer itu sendiri tidak tercapai.

Sebenarnya, pemerintah memiliki beberapa opsi basis data kemiskinan yang dapat digunakan, mulai dari data BPS, data Kemensos, BKKBN, dll. Dari basis-basis data yang tersedia tersebut, dapat dipilih dipilih data yang paling relevan. Namun tidak kita pungkiri pula, bahwa data-data tersebut tentu tidak dapat menunjukkan sasaran bantuan dengan keakuratan mutlak, untuk itu data sasaran yang dipilih harus dimutakhirkan seiring proses pemberian transfer dilaksanakan. Hal ini tentu dimaksudkan agar manfaat dari pemberian transfer tersebut dapat dirasakan seoptimal mungkin, serta meminimalisir jumlah target bantuang yang tidak tercover.

Poin ke tiga adalah pecahan uang yang terlalu besar (pada BLT, pecahan yang digunakan adalah pecahan Rp.100.000,-). Sehingga, dibeberapa tempat, terutama di daerah-daerah yang sebagian besar masyarakat adalah masyarakat dengan pendapatan rendah, ketika uang tersebut digunakan untuk melakukan transaksi, pedagang tidak memiliki uang kembalian. Akibatnya, ada kecenderungan uang tersebut dihabiskan saat itu juga. Untuk itu, sebagai evaluasi untuk penyelenggaraan kebijakan  pemberian transfer pada tahun ini, diharapkan memperggunakan pecahan uang yang lebih kecil.

Evaluasi yang terakhir adalah, frekuensi pemberian transfer yang rentang waktunya terlalu lama (Rp. 300.000,- per tiga bulan). Hal ini menimbulkan, kecenderungan uang tersebut dihabiskan dalam waktu yang singkat, sedangkan jangka pemberian transfernya terlalu jauh. Sehingga, kebijakan pemberian transfer per satu bulan layak di afirmasi.

Selain keempat evaluasi terhadap kebijakan pemberian transfer tersebut, hal lain yang perlu kita kritisi adalah paket kebijakan lain  yang efektif dan relevan untuk mengatasi shock di masyarakat, setidaknya hingga kondisi ekonomi kembali stabil. Terakhir, selain solusi-solusi jangka pendek seperti yang secara singkat telah digambarkan diatas, perlu didorong kebijakan-kebijakan jangka menegah dan jangka panjang terkait permasalah pengelolaan energi nasional secara lebih holistik, kebijakan-kebijakan yang dimaksud antara lain, pembangunan industri hulu dan infrastruktur produksi serta distribusi energi alternatif (dalam hal ini gas). Hal ini dimaksudkan untuk mendorong diversifikasi energi guna memutus ketergantungan terhadap bahan bakar minyak khususnya premium. Kemudian perbaikan peraturan perundang-undangan terkait sehingga dapat mengakomodasi peningkatan produksi produk migas dalam negeri. Kebijakan-kebijakan jangka menengah dan penjang ini dimaksudkan untuk merevilaisasi dan membenahi menejemen energi nasional, agar masalah serupa tidak perlu terulang lagi di kemudian hari.


Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *