Undang Undang Pendidikan Tinggi Tidak Dibutuhkan Masyarakat

Ditulis oleh admin web   // April 10, 2012   // 0 komentar

tumblr_l71br5spep1qd8dmxo1_500

“RUU PT bukanlah kebutuhan masyarakat, tetapi kebutuhan oleh sejumlah pihak yang menolak adanya PP 66 tahun -2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.”

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Fajri Nursyamsi, Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pada diskusi RUU PT(Rancangan Undang Undang Pendidikan Tinggi) yang diselenggarakan BEM UI dan BEM FISIP di Ruang AJS FISIP UI pada Senin(9/4) lalu.

Dalam penuturannya, Fajri menyampaikan  bahwa RUU PT tidak layak menjadi sebuah produk hukum karena banyak materi pengaturan yang sudah diatur oleh peraturan sebelumnya seperti UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No.66 2010. “lagipula dalam UU Sisdiknas mengamanatkan pengaturan pendidikan tinggi cukup melalui peraturan pemerintah saja,” tambah Fajri.

Selain Fajri, Andri Gunawan Wibisana, Dosen FH sekaligus ketua Paguyuban Pekerja UI yang juga diundang menjadi pembicara menyebutkan bahwa Substansi Utama dalam RUU PT adalah komersialisasi dan privatisasi pendidikan.  “dengan adanya landasan hukum untuk PTN BH(Badan Hukum), RUU ini hanya akan semakin melegitimasi privatisasi pendidikan,” tandas Andri.

Teks : Irfani Maqoma


Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *