SKCK: Pilih Kasihnya Pendidikan

Ditulis oleh admin web   // Mei 2, 2012   // 0 komentar

SKCK

Edisi Khusus Hari Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah suatu hal yang wajib dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Seperti yang tertuang pada butir UUD45 bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga Negara. Pemerintah dengan berbagai macam upaya juga telah melaksanakan hal tersebut antara lain dengan melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun dan program sekolah gratis. Namun disini tujuan Negara untuk mencerdaskan bangsa masih tersandung dengan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

SKCK atau yang dulu bernama Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) masih digunakan sebagai syarat masuk  ke lembaga pendidikan. Walaupun tidak semua lembaga pendidikan mewajibkan, tapi hal ini tentu sangat merugikan anak didik lapas (andikpas) untuk dapat menimba ilmu di lembaga pendidikan formal. Ketika menyandang status sebagai orang yang pernah mencicipi lapas, mereka akan sangat sulit untuk mendapatkan SKCK. Salah satu andikpas di Lapas Anak Pria Tangerang bernama Yusuf (bukan nama asli) mengutarakan bahwa banyak anak-anak lapas yang keluar justru lebih pusing memikirkan SKCK. Beberapa anak Lapas lainnya juga sependapat dengan Yusuf. Bahkan semuanya tidak menyetujui adanya SKCK, karena sangat sulit untuk  mendapatkannya.

“Pendidikan dalam penjara seakan tidak terlalu berguna, karena adanya SKCK ini”. Komentar itu disampaikan oleh Rachma Fitriarti, ketua LSM Yayasan Anak Cendikia yang bergerak dalam bidang pendidikan. Selain itu, menurut Rachma walaupun pendidikan dalam lapas sudah tidak ada tulisan lapas anak lagi di ijazahnya, tetapi kalau di SKCK mereka tertulis catatan kejahatan akan sama saja jadinya.

Banyak sekolah di Indonesia yang masih menuntut adanya SKCK sebagai syarat. Tidak hanya sekolah biasa, namun juga sekolah swasta, bahkan sekolah kedinasan yang diadakan oleh pemerintah. Tercatat ada beberapa sekolah kedinisan pemerintah seperti Sekolah Tinggi Penerbangan (STPI), Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG), dan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) yang menerapkan SKCK sebagai syarat masuk. Perguruan tinggi negeri juga masih ada yang mensyaratkan SKCK untuk masuk, salah satunya UNPAD. Hal itu terlihat dalam persyaratan pada halaman pengumuman Saringan Masuk Universitas Padjajaran (SMUP).

Sebagai pihak yang merasa dirugikan dengana adanya SKCK, Yusuf mengajukan adanya semcam alternatif dalam pembuatan SKCK. Yusuf mengutarakan, walaupun status anak lapas melekat, bukan berarti perilaku didalam lapas juga pasti buruk. Banyak juga anak Lapas yang baik. Polisi sebagai pihak yang berwenang membuat SKCK tentu saja tidak mengetahui hal ini, karena dia tidak hadir di Lapas. Indikator penilaian untuk membuat SKCK juga hanya catatan kejahatan, sehingga tidak terlihat aspek perubahan perilaku anak Lapas.

Yusuf menyaranka, perlu adanya suatu sistem penilaian terhadap perilaku anak-anak Lapas untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan SKCK. Selain itu juga ada tim penilai yang membuat  surat keterangan tentang perilaku anak selama didalam Lapas apakah baik atau buruk. Walaupun begitu, harapan utama Yusuf tentu saja sistem SKCK ini dihapus “Jadi kita juga nggak ribet dan nggak takut” tutur Yusuf.

Dimuat dalam Majalah Suara Mahasiswa edisi #26 dengan adaptasi oleh Drajat Supangat


Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *