Dilema Eksistensi Mahkamah Mahasiswa

Ditulis oleh admin web   // Mei 11, 2012   // 0 komentar

Secara resmi pada tanggal 14 April 2012, Mahkamah Mahasiswa (MM) dilantik oleh DPM untuk kepengurusan selama 4 tahun. Namun hal ini tidak menyurutkan isu mengenai masih perlu atau tidak eksistensi MM sebagai lembaga independen UI. Dalam waktu dekat ini, MM akan diperbincangkan dalam Musyawarah Mahasiswa (MUSMA) yang dipimpin oleh DPM untuk memutuskan apakah MM masih perlu untuk dipertahankan atau dibubarkan.

Menurut Ketua DPM UI 2012-2013, Achmad Firmansyah, Musma mengenai dilemma MM ini merupakan salah satu program kerja bagi DPM. “Tahun ini MM merupakan suatu hal yang berbeda. Jika DPM disetujui untuk dibubarkan, landasan pembubarannya adalah untuk efisiensi lembaga kemahasiswaan,” ujar Firman. Sumber daya yang kompeten dan terbuang dengan sifat tugas MM yang pasif merupakan salah satu hal yang disayangkan oleh Firman. MM pada dasarnya memiliki 4 tugas, yaitu penafsiran UUD IKM UI, menjelaskan sengketa lembaga dan anggota, mengkritisi produk hukum DPM, dan menyelesaikan masalah di tingkat fakultas. “MM hanya bekerja jika diminta untuk mengadili sesuatu. Akibatnya, MM kurang terlihat karena jarang adanya masalah yang perlu diselesaikan, terutama pada periode MM sebelumnya,” kata Firman.

Firman mengungkapkan bahwa periode MM yang terakhir tidak ada satu kasus pun yang diatasi oleh MM.  Namun, MM mewujudkan program kerjanya dengan mengadakan seminar dan review pada 22 Maret 2012 untuk melihat kembali kinerja MM di 3 tahun terakhir. “Saat ini, MM belum mengadakan rapat kerja. Namun DPM dan MM menyepakati perlunya pencerdasan bersama mengenai fungsi MM kepada seluruh mahasiswa UI dengan tujuan untuk sosialisasi MM sehingga mahasiswa tahu masalah seperti apa yang bisa diangkat ke MM,” ujar Firman.

Salah satu alasan terbentuknya MM adalah saat Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi. Hal ini membuat beberapa mahasiswa menyadari perlunya lembaga kehakiman independen yang berhak mengadili masalah lembaga dan anggota yang muncul baik di tingkat fakultas maupun universitas. Salah satu kasus yang ditangani MM adalah kasus Pemira Maman-Ijonk pada tahun 2010. “Jika MM tidak ada, maka jika ada masalah di tingkat fakultas dan universitas, DPM yang akan turun tangan sebagai lembaga legislatif. Namun, jika terdapat konflik antara lembaga legistatif dan eksekutif, maka ketidakberadaan DPM menjadi sangat dibutuhkan,” ujar Firman.

Di kesempatan yang berbeda, Hakim Ketua MM UI, Kurniawan Arif Wicaksono, mengungkapkan bahwa tujuan terbentuknya MM adalah lembaga yang independen dengan fungsi khusus sebagai yudikatif. Arif menjelaskan profesionalisme dan kebermanfaatan merupakan konsep yang akan diusung oleh MM tahun ini. Dengan dmeikian, misi yang akan dilakukan oleh MM sendiri adalah sinergisasi peraturan peundang-undangan yang berlaku dalam IKM UI, meningkatkan profesionalitas hakim, mengupayakan peraturan yang komprehensif di bidang yudikatif, dan sosialisasi peran MM.

Sama halnya dengan Firman, Hakim Ketua MM UI yang akrab disapa Iwan ini mengungkapkan masalah yang dihadapi oleh MM saat ini adalah informasi mengenai eksistensi dan fungsinya. “Saya rasa problem terbesar terletak pada informasi tentang MM dan fungsinya yang belum banyak diketahui,” ujar Arif. Dengan sedikitnya isu yang ditangani MM, Iwan mengungkapkan saat ini MM melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan efektivitas kerjanya. “MM UI ke depan juga akan mengadakan workshop/seminar yang fokus dengan koridor bidang yudikatif. MM UI juga akan melakukan kunjungan ke fakultas secara bergiliran, terutama dengan BPM/MPM, untuk melihat dan memantau pelakasanaan fungsi yudikatif di tiap fakultas sekaligus sosialisasi peran MM,” kata Iwan.

Menurut Iwan, masalah ‘sepi kasus’ harus ditanggapi dalam kaca mata positif bahwa ini menunjukkan tidak banyak masalah lembaga mahasiswa UI yang harus ditangani oleh lembaga yudikatif. Iwan menuturkan bahwa jangan terjebak dengan pemikiran bahwa lembaga yudikatif akan semakin baik bila semakin banyak kasus. “Namun, yang harus menjadi fokus utama adalah bagaimana penanganan dan penyelesaian kasusu yang ada, bukannya seberapa kasus yang timbul,” ungkap Iwan.

Adri Nur Muhammad

Anindita Astari


Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *